BERITA

Pemkab Tegal Adakan Public Hearing Raperda Pengendalian Menara


SLAWI - Bertempat di Aula Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal berlangsung public hearing raperda pengendalian menara telekomunikasi, Rabu (4/6). Public hearing ini diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kepala Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, pemilik lahan menara, masyarakat, tower provider dan operator telekomunikasi.

Penyelenggaraan public hearing ini dibuka oleh Herdandono, SH, MM selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal. Dalam sambutannya, Herdandono mengatakan bahwa public hearing ini merupakan rangkaian proses penyusunan perda sebelum dibahas ditingkat DPRD.  "Raperda ini sudah beberapa kali dibahas oleh Tim Eksekutif Raperda, akan tetapi demi penyempurnaan raperda ini maka, saran, masukan dan kritik sangat kami harapkan dari peserta public hearing demi penyempurnaan raperda ini," kata Herdandono.

Sementara itu, Aji Sri Mulyanto, ST, MA yang mewakili Kepala Dinas Hubkominfo Kabupaten Tegal menyampaikan latar belakang disusunnya raperda pengendalian menara telekomunikasi ini. "Berdirinya menara telekomunikasi pada satu sisi memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah, akan tetapi di sisi lainnya menimbulkan permasalahan dengan masyarakat itu sendiri. Tuntutan masyarakat untuk membongkar menara inilah yang belum ada payung hukumya. Oleh karena itu, Dinas Hubkominfo memprakarsai penyusunan raperda ini, dengan terlebih dahulu menyusun naskah akademik di tahun 2013," jelas Aji.

Lebih lanjut Aji menyampaikan bahwa penyusunan raperda pengendalian menara telekomunikasi ini didasari atas tiga hal. Pertama, perkembangan industri telekomunikasi demikian pesat. Di mana, dengan berlakunya UU No 36 tentang Telekomunikasi membuka peluang diindustri telekomunikasi, termasuk didalamnya adalah bisnis menara. Hal ini sedikit banyak akan menggunakan ruang dan lahan terbuka hijau untuk pendirian sebuah menara serta mengganggu estetika lingkungan, apabila tidak ada aturan mainnya.

Kedua, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di lingkungan menara serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis menara untuk menginvestasikan uangnya. Dan yang ketiga adalah amanat dari Peraturan Bersama tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, bahwa pemerintah daerah memiliki pekerjaan untuk menyusun aturan hukum didaerahnya tentang pembangunan menara.

"Dengan melihat sejumlah permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan tower provider, atau antara pemilik lahan dengan masyarakat di lingkungan menara, maka sudah seyogyanya Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki landasan hukum pengaturan pendirian menara dalam bentuk perda dan aturan hukum di bawahnya, yaitu perbup," pungkasnya. [Aj]



Old News