BERITA

PEMKAB KENDAL STUDI BANDING RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI


SLAWI -Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) KabupatenTegal, Kamis (06/03), menerima kunjungan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kendal.

Rombongan yang dipimpin oleh Endang W, salahsatu Kepala Bidang pada DPPKAD Kabupaten Kendal tersebut terdiri dari 6 orang dan disambut oleh Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tegal, Fadjar Rokhwidi, SIP, di ruang kerjanya yang didampingi oleh Kepala Bidang TI dan Postel, Drs. Saeful Mizan dan Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi, Rokhati, SIP.

"Selamat datang di Dishubkominfo Kabupaten Tegal dan saya juga ucapkan terimakasih atas kedatangan rombongan dari DPPKAD Kabupaten Kendal, kami siap untuk membantu segala sesuatu yang anda perlukan",  sambut Fadjar.

Adapun maksud kedatangan rombongan DPPKAD Kabupaten Kendal ke Dinas Hubkominfo Kabupaten Tegal adalah untuk melakukan studi banding tentang penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang sudah berjalan di KabupatenTegal.

"Tujuan kami kesini adalah ingin ngangsu ilmu, karena di sini retribusi menara telekomunikasi sudah dipungut, sedangkan di Kabupaten Kendal meskipun sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara Telekomunikasi, namun kami belum memungut retribusi tersebut", jelas Endang.

Fadjar menjelasakan bahwa untuk Kabupaten Tegal sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tertang Retribusi Daerah.

"Dasar kami adalah Peraturan Daerah  nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi daerah", tegas Fadjar.

Dengan Perda Retribusi tersebut, kemudian Dinas Hubkominfo mengadakan pertemuan dengan para provider/operator menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, sehingga diperoleh data semua menara yang  ada. Selanjutnya dibuatlah perjanjian dengan para provider/operator menara telekomunikasi.

Adapun mekanisme penarikan retribusi di KabupatenTegal adalah dengan diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) pengendalian menara telekomunikasi oleh Dinas Hubkominfo yang kemudian ditagihkan ke para provider/operator.

"Dan untuk pembayaran retribusi,para provider/operator mentransfer langsung ke Kas Daerah", tambahnya.

"Untuk besaran retribusi ditentukan oleh ketinggian menara telekomunikasi dan tahun berdiri. Semakin tinggi menara retribusi yang dipungut semakin besar, juga semakin baru tahun berdirinya, maka semakin besar pula", pungkasnya.

Adapun kendala bagi Kabupaten Kendal yang belum bias memungut retribusi dikarenakan belum mengadakan pertemuan dengan para provider/operator, sehingga belum terjadi kesepakatan. [Nch]



Old News