Kewenangan

KEWENANGAN DISHUBKOMINFO SESUAI PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TEGAL :

  1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  2. Penyusunan dan penetapan  rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
  3. Penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
  4. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
  5. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
  6. Penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun  terminal penumpang Tipe C;
  7. Pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
  8. Pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang;
  9. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
  10. Penyusunan dan penetapan kelas  jalan pada jaringan jalan kabupaten;
  11. Pemberian rekomendasi izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
  12. Penyusunan  dan penetapan  jaringan lintas  angkutan barang pada jaringan  jalan kabupaten;
  13. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan  untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
  14. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan barang;
  15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
  16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
  17. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas  di jalan kabupaten;
  18. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan  kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
  19. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  20. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
  21. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : peraturan daerah bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan perizinan angkutan umum.
  22. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
  23. Pemberian rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor.
  24. Pemberian rekomendasi izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
  25. Penyelenggaraan pelayanan, pengawasan dan pengendalian perizinan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
  26. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
  27. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  28. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media;
  29. Pelaksanaan diseminasi informasi;
  30. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.